Masalah
Kemiskinan di Indonesia
A.
Latar
Belakang Masalah
Kemiskinan merupakan suatu masalah bagi
Negara-negara di seluruh dunia, kemiskinan merupakan penyakit sosial ekonomi
bagi Negara berkembang dan Negara maju seperti Inggris dan Amerika. Di Inggris kemiskinan
terjadi sekitar tahun 1700 pada masa kebangkitan revousi di Eropa. Amerika
Serikat sendiri mengalami kemiskinan pada tahun 1930-an, saat itu ekonomi
mereka mengalami depresi dan resesi ekonomi yang hebat namun setelah tiga puluh
tahun kemudian mereka tercatat menjadi
Negara Adidaya dan terkaya di dunia.
Pada kesempatan ini penyusun mencoba memaparkan
secara spesifik kemiskinan di Indonesia. Terdapat dua kondisi yang menyebabkan
terjadinya kemiskinan, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan
alami terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunanaan teknologi
yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena imbas dari para
birokrat kurang kompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang
tersedia sehingga mengakibatkan susahnya untuk keluar dari masalah kemiskinan
tersebut.
B.
Pembahasan
Kemiskinan sendiri adalah keadaan dimana terjadi
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat
berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh
kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap
pendidikan dan pekerjaan.Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per
Maret 2010 lalu masyarakat miskin di Indonesia mencapai 13,33 persen atau
sebanyak 31,02 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia. Di akhir tahun 2010,
jumlah kemiskinan tersebut tentunya tidak jauh berbeda. Ini berarti kemiskinan
masih merupakan masalah besar bangsa ini. Bayangkan dengan jumlah penduduk
miskin sebesar itu, kita mencatatkan diri sebagai Negara yang orang miskinnya
lebih banyak dari jumlah penduduk Negara tetangga Malaysia yang berpenduduk
26,79 juta orang di tahun yang sama.
Mengukur kemiskinan
Gambaran kemiskinan di Mumbai, India oleh
Antônio Milena/ABr.
Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori
, yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu
pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat
/ negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi
yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira
2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).
Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut
sebagai hidup dg pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk
pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1
miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang
didunia mengonsumsi kurang dari $2/hari."[1] Proporsi penduduk negara
berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990
menjadi 21% pada 2001.[1] Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari
penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah
berkurang separuh. Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun
waktu tersebut.
Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat
di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di
negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke
sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat
dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang
miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap
miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut
sebagai negara berkembang.
Diskusi tentang kemiskinan
Dalam sebuah lingkungan belajar, terutama murid
yang lebih kecil yang berasal dari keluarga miskin, kebutuhan dasar mereka
seperti yang dijelaskan oleh Abraham Maslow dalam hirarki kebutuhan Maslow;
kebutuhan ini beralih ke kemiskinan pada umumnya, yaitu efek Matthew. Perdebatan
yang berhubungan dalam keadaan capital manusia dan capital individual seseorang
cenderung untuk memfokuskan kepada akses capital instructional dan capital
social yang tersedia hanya bagi mereka yang terdidik dalam sistem formal.
Kemiskinan dunia Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan absolut sebagai
"sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan parah kebutuhan dasar
manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan,
rumah, pendidikan, dan informasi." Bank Dunia menggambarkan "sangat
miskin" sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari PPP$1 per
hari, dan "miskin" dengan pendapatan kurang dari PPP$2 per hari.
Berdasarkan standar tersebut, 21% dari penduduk dunia berada dalam keadaan
"sangat miskin", dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut
"miskin", pada 2001.
Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah :
Bantuan kemiskinan, atau membantu secara
langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari
masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan. Di Indonesia salah satunya berbentuk
BLT.
Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam
kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan
perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan
lain-lain.
Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan
bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera
menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih
mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau
keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.
Persiapan bagi yang lemah juga dapat berupa pemberian pelatihan sehingga nanti
yang bersangkutan dapat membuka usaha secara mandiri.
Kemiskinan
adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar,
ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan
masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan
komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif,
dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.
Kemiskinan
dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
Gambaran
kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami
sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
Gambaran
tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan
ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan,
karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi
pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada
dua gambaran yang lainnya.
Gambaran
tentang kurangnya penghasilan
dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda
melintasi bagian-bagian politik
dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran
tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi
secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.
1.Indikator-indikator
kemiskinan
Untuk
bisa menjawab dari permasalahan kemiskinan, penting bagi kita untuk menelusuri
secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut. Indikator-indikator
kemiskinan menurut Badan Pusat Statistika adalah sebagai berikut :
- Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi
dasar (sandan, pangan dan papan).
- Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup
dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- Tidak
adanya jaminan masa depan (karena tidak ada investasi untuk pendidikan dan
keluarga).
-
Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.
-
Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
-
Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
-
Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang
berkesinambungan.
-
Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
-
Ketidakmampuan dan ketidak tergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita
korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).
Peta
dunia memperlihatkan persentase manusi yang hidup di bawah batas kemiskinan nasional. Perhatikan bahwa
garis batas ini sangat berbeda-beda menurut masing-masing negara, sehingga kita
sulit membuat perbandingan.
2.Penyebab
kemiskinan
Persoalan
kemiskinan di Negara berkembang merupakan fenomen global. Karenanya diperlukan
peran dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta ataupun pekerja sosial untuk
menangani masalah kemiskinan. Terlebih dalam memberikan masukkan (input) dan
melakukan perencanaan strategis (strategic planning) tentang suatu kebijakan
pemerintah.
Perlu dibahas tentang macam-macam dan penyebab
munculnya kemiskinan yang secara tidak langsung menjadi standar global.
Pertama, kemiskinan kebudayaan; biasanya disebabkan adanya kesalahan pada
subjeknya. Misalnya malas, tidak percaya diri, gengsi, tak memiliki jiwa
wirausaha yang kompatibel, tidak mempunyai kemampuan dan keahlian, dan
sebagainya. Kedua kemiskinan struktural; ini biasanya terjadi disebabkan faktor
eksternal yang melatarbelakangi kemiskinan itu sendiri. Faktor eksternal itu
disebabkan kinerja dari pemerintah di antaranya: pemerintah yang tidak adil,
korupsi, paternalisitik, birokrasi yang berbelit, dan sebagainya.
Kemiskinan banyak dihubungkan dengan :
• penyebab
individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari
perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan
pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan.
• penyebab
keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab
keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan
pemasukan keuangan keluarga.
• penyebab
sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan
sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau
keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah contohnya.
• penyebab
agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk
perang, pemerintah, dan ekonomi. Contoh dari aksi orang lain lainnya adalah
gaji atau honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contoh lainnya
adalah perbudakan.
• penyebab
struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari
struktur sosial.
Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan
pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat
(negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang
diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau
rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.
3.Tantangan
Kemiskinan di Indonesia
Masalah kemiskinan di Indonesia erat sekali
hubungannya dengan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), hal ini dibuktikan oleh
rendahnya mutu kehidupan masyarakat Indonesia yang meskipun kaya akan Sumber
Daya Alam (SDA). Sebagaimana ditunjukan oleh rendahnya Indeks Pembangunan
Masyarakat (IPM) Indonesia di tahun 2002 yang masih menempati peringkat lebih
rendah dari Malaysia dan Thailand di antara Negara-negara ASEAN.
Tantangan lainnya adalah kesenjangan antara desa
dan kota. Proporsi penduduk miskin di pedesaan relativ lebih tinggi dibanding
perkotaan. Data Susenas (survei sosial ekonomi nasional) pada tahun 2004
menunjukan bahwa sekitar 69,0 persen penduduk Indonesia termasuk penduduk miskin
yang sebagian besar bekerja di sector pertanian. Selain itu juga tantangan yang
sangat memilukan adalah kemiskinan di alami oleh kaum perempuan yang
ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peranan wanita, terjadinya tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih rendahnya angka pembangunan
gender (Gender-related Development Indeks, GDI) dan angka Indeks pemberdayaan
Gender (Gender Empowerment Measurement,GEM).
Tantangan selanjutnya adalah otonomi daerah. di
mana hal ini mempunyai peran yang sangat signifikan untuk mengentaskan atau
menjerumuskan masyarakat dari kemiskinan. Sebab ketika meningkatnya peran
keikutsertaan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. maka tidak
mustahil dalam jangka waktu yang relatif singkat kita akan bisa mengentaskan
masyarakat dari kemiskinan pada skala nasional terutama dalam mendekatkan
pelayanan dasar bagi masyarakat. Akan tetapi ketika pemerintah daerah kurang
peka terhadap keadaan lingkungan sekitar, hal ini sangat berpotensi sekali
untuk membawa masyarakat ke jurang kemiskinan, serta bisa menimbulkan bahaya
laten dalam skala Nasional.
4.Kebijakan
dan Program Pengentasan Kemiskinan
Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah
dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama
kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan
bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan
tahunan.
Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi
kemiskinan dan mencapai Tujuan pembangunan Milenium, Strategi Nasional
Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui proses partisipatif dengan
melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar
60 % pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk Komite penanggulangan
Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(SPKD) sebagai dasar arus utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan
mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.
Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan
antara lain sebagai berikut:
a) Mengurangi kesenjangan antar daerah
dengan; (i) penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar
terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. (ii) pembangunan jalan,
jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal. (iii) redistribusi sumber dana
kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana
Alokasi Khusus (DAK) .
b) Perluasan kesempatan kerja dan berusaha
dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan
keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.
c) Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar
penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain (i) pendidikan gratis sebagai
penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang
mampu (ii) jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di
puskesmas dan rumah sakit kelas tiga.
Di bawah ini merupakan contoh dari upaya
mengatasi kemiskinan di Indonesia.
Contoh dari upaya kemiskinan adalah di propinsi
Jawa Barat tepatnya di Bandung dengan diadakannya Bandung Peduli yang
dibentuk pada tanggal 23 – 25 Februari 1998. Bandung Peduli adalah gerakan
kemanusiaan yang memfokuskan kegiatannya pada upaya menolong orang kelaparan,
dan mengentaskan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam
melakukan kegiatan, Bandung Peduli berpegang teguh pada wawasan kemanusiaan,
tanpa mengindahkan perbedaan suku, ras, agama, kepercayaan, ataupun haluan
politik.
Oleh karena sumbangan dari para dermawan tidak
terlalu besar bila dibandingkan dengan permasalahan kelaparan dan kemiskinan
yang dihadapi, maka Bandung Peduli melakukan targetting dengan sasaran bahwa
orang yang dibantu tinggal di Kabupaten/ Kotamadya Bandung, dan mereka yang
tergolong fakir. Golongan fakir yang dimaksud adalah orang yang miskin sekali
dan paling miskin bila diukur dengan “Ekuivalen Nilai Tukar Beras”.
C.
Kesimpulan
dan Saran
Berdasarkan masalah yang telah dibahas di atas,
untuk keluar dari masalah kemiskinan tersebut kita seharusnya paham tentang apa
yang dimaksud kemiskinan dan faktor-faktor penting penyebab masalah kemiskinan
tersebut. Dan pengentasan kemiskinan tidak bisa kita serahkan kepada pemerintah
saja, tetapi juga harus dibantu oleh sektor lain dan harus dimulai dari diri
kita sendiri. Pemerintah pun harus mempunyai program pengentasan kemiskinan
yang lebih baik dari yang sudah ada dan diharapkan pemerintah baik di kota atau
daerah bisa menjalankan dengan sejujur mungkin tanpa adanya korupsi yang saat
ini merajalela. Bila itu bisa terlaksana dengan baik maka dipastikan keadaan
ekonomi di Indonesia bisa lebih baik dari sekarang dan penyakit sosial ekonomi
ini dipastikan akan berkurang.
Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar